Karya Ilmiah

Demokrasi Gagal Indonesia

Hari demi hari, orang kebanyakan di negeri ini kehidupan nya semakin suram saja. jumlah orang miskin di negeri zamrud katulistiwa ini puluhan juta, mungkin bagi penguasa negeri zamrud khatulistiwa tak lebih dari sekedar deretan angka dan huruf, tanpa makna.

 

Semua Orang bertanya, bagaimana mungkin Negara yang memiliki keberlimpahan sumber daya alam ini belum bisa bangkit dari keterpurukannya? Tak adakah kolerasi positif antara melimpahnya sumber daya alam itu dengan kesejahteraan rakyat?
Negara Gagal

 

Mungkin inilah yang sebagian Anggapan Orang mengenai Demokrasi kita yang belum bisa Membuat Masyarakat indonesia menjadi  Sejahtra.

Beberapa tahun ini, ada dua ironi besar bagi eksistensi Indonesia. Pertama, awal tahun 2011, Indonesia kembali digoyang oleh fakta yang diungkapkan lembaga The Fund for Peace dan majalah Foreign Policy tentang failed state index (indeks Negara gagal); Indonesia berada di posisi ke 61.

Semakin tinggi peringkat suatu negara dalam indeks itu berarti semakin mendekati negara gagal. Indeks tersebut memasukkan 177 negara ke dalam empat posisi dari segi dekat jauhnya terhadap kategori negara gagal, yaitu posisi waspada (alert), dalam peringatan (warning), sedang (moderate), dan bertahan (sustainable).

pada periode 2005-2010, Indonesia  selalu masuk dalam kategori negara “dalam peringatan”. Posisi ini lebih dekat jaraknya dengan posisi “waspada” negara gagal ketimbang dengan posisi “bertahan”. Indonesia bahkan belum masuk di zona negara moderat.

Yang sangat merisaukan bagi kita, keberhasilan Indonesia untuk menurunkan peringkatnya selama periode 2007-2009¡ªdari urutan ke-55 (2007) menjadi ke-60 (2008) dan ke-62 (2009)¡ªmengalami kenaikan lagi pada tahun pertama periode kedua pemerintahan Presiden SBY. Pada 2010, peringkat Indonesia naik satu tingkat menjadi urutan ke-61.

 

Gagalnya Demokrasi

Indikator Kegagalan

Indonesia berada pada ambang negara gagal jika dilihat dari indikator umum dari sifat-sifat negara gagal. Menurut indeks itu, ciri-ciri umumnya, antara lain, negara dengan pemerintah pusat yang lemah atau tidak efektif dalam mengendalikan pemerintah daerah, kelumpuhan pelayanan publik, penyebarluasan korupsi dan kriminalitas, eksodus penduduk ke luar negeri, serta memburuknya kehidupan perekonomian.

Proyeksi failed state itu didasarkan pada faktor sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan faktor itu, secara umum perkembangan Indonesia makin memburuk. Secara sosial, pertumbuhan penduduk dan arus buruh migran tak bisa dikendalikan. Secara ekonomi, kesenjangan ekonomi makin melebar, kemunduran ekonomi membayang dalam melambungnya harga-harga, cadangan pangan menipis, serta kemiskinan dan pengangguran tinggi.

Secara politik, kriminalisasi lembaga negara (semacam Komisi Pemberantasan Korupsi) dan keterlibatan pejabat negara dalam tindak kriminal membuncah. Memburuknya pelayanan publik tercermin dari keterpurukan moda transportasi umum dan sarana publik lain. Sedangkan intervensi asing membayang dalam pilihan kebijakan ekonomi dan politik.

Menurut Peter Burnell dan Vicky Randall (2008), negara gagal dicerminkan pada ketakmampuannya mengorganisasikan aparaturnya secara efektif, yang mengarah pada kekacaubalauan politik (political disorder). Hal itu ditandai dengan ketidakjelasan otoritas politik, ketidakefektifan administrasi publik, dan merajalelanya korupsi. Hukum tidak bisa diterapkan, ketertiban umum tak bisa dipelihara, kohesi sosial membusuk, keamanan sosial (terutama bagi rakyat miskin) menghilang, dan legitimasi pun memudar.
Sementara Noam Chomsky (2006) mengatakan setidaknya ada dua karakter utama yang membuat suatu negara dapat disebut sebagai negara gagal. Pertama, negara yang tidak memiliki kemauan atau kemampuan melindungi warganya dari berbagai bentuk kekerasan, dan bahkan kehancuran. Kedua, tidak dapat menjamin hak-hak warganya, baik di tanah air sendiri maupun di luar negeri; dan tidak mampu menegakkan dan mempertahankan berfungsinya institusi-institusi demokrasi.

Buruknya Indeks Pembangunan Manusia  Indonesia

Kedua, awal November 2011, Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) merilis indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia berada di urutan ke-124 dari 187 negara yang disurvei. IPM Indonesia hanya 0,617, jauh di bawah Malaysia di posisi 61 dunia dengan angka 0,761. Media Indonesia menyiapkan dua edisi (5¡ª6/11/2011) untuk mengulas laporan UNDP tersebut.
dua hal terungkap dalam ulasan tersebut. Pertama, kecurigaan bahwa politik pembangunan belum berorientasi pada kemanusiaan. Manusia belum menjadi subjek¡¡ pembangunan, sehingga hasil pembangunan hanya terakumulasi pada sekelompok orang.
Kedua, otokritik harus berakhir pada evaluasi progresif terhadap segenap politik dan pendekatan pembangunan nasional. Memperbanyak gedung dan kemegahan fisik menjadi tidak bermakna ketika manusia ditelantarkan dalam deru pembangunan. Korelasi negatif antara anggaran pendidikan dan IPM dalam laporan UNDP menegaskan kelalaian politik kekuasaan menjaga prioritas pembangunan di negeri ini.
Pembangunan manusia Indonesia bukan saja tidak serius, juga terhimpit di antara kompetisi politik kekuasaan. Rakyat terjebak dalam sirkulasi kekuasaan yang dikendalikan politisi dengan target jangka pendek sehingga pembangunan kehilangan basis kemanusiaan.

Ukuran keberhasilan pembangunan yang bersentuhan kemanusiaan diganti dengan pertimbangan ekonomi yang bisa masuk ke kantong politisi. Oleh sebab itu, politik pembangunan kehilangan salah satu prinsip paling mendasar yaitu keberlanjutan kehidupan.
Kemunduran IPM mencederai prinsip fundamental ini. Ada bayangan kelam tentang masa depan manusia Indonesia, terutama ketika kita hendak memproyeksikan bangsa ini dalam ruang globalisasi dan pasar bebas.
Politik Pembangunan

Ketersediaan modal ekonomi dan sumber daya alam yang semakin menipis mengusik orang untuk melihat bagaimana manusia di dalam dirinya sendiri menjadi titik pangkal perintisan sejarah masa depan yang lebih baik.
Giles Atkinson dan kawan-kawan. dalam Handbook of Sustainable Development (2007) secara gamblang menyebutkan sisi-sisi utama aspek keberlanjutan pembangunan. Akumulasi modal ekonomi sekaligus keuntungan harus digeser ke sisi kemanusiaan sebagai orientasi pembangunan. Hitungan tidak lagi terutama pada besaran saldo pembangunan, tapi bagaimana pembangunan memajukan kualitas kemanusiaan.
Penyelenggaraan kekuasaan yang tidak dilandasi keseriusan penegakan hukum di level tertinggi kekuasaan telah menumbuhkan banyak pertanyaan publik. Kelambanan membangun infrastruktur sosial, politik, ekonomi, dan hukum menyebabkan pembangunan nasional ketiadaan basis untuk menegakkan mutu kehidupan manusia Indonesia. Laporan UNDP niscaya melecut kesadaran kita agar mengevaluasi politik pembangunan yang tidak menjawab aspek-aspek kemanusiaan.
Kita bisa memastikan bahwa kemerosotan mutu manusia Indonesia pasti berhubungan dengan sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses pada sumber daya dan hasil-hasil pembangunan. Negara dapat saja mengajukan argumentasi tentang keberpihakan anggaran pembangunan bagi kehidupan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan urusan primer lainnya.
Namun, argumentasi yang sama akan menuai sinisme manakala sebagian besar warga negara seolah menjauh dari pembangunan. Kenyataan seperti ini akan memunculkan¡ªmeminjam apa yang ditulis Jared Diamond dalam Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (2005)¡ªketerpojokkan sebagian warga negara dalam sederet ketidakberdayaan sosial, ekonomi, dan politik.
Tanggung Jawab

Bayangan kegagalan lebih mendominasi publik ketimbang optimisme sosial terhadap pengungkapan bahasa pembangunan dalam kebijakan propoor. Kebijakan politik yang mendukung ekologi kehidupan warga miskin semestinya menjadi substansi kurikulum pembangunan nasional. Kurikulum pembangunan nasional niscaya merefleksikan dan menjawab persoalan kerakyatan.

 
Sesuatu yang harus ditegaskan secara berulang di hadapan negara pada semua level kekuasaan. Bukan saja penumpukan anggaran pembangunan pada aspek-aspek vital kehidupan yang mampu mendongkrak mutu kehidupan manusia Indonesia, melainkan terutama bagaimana negara mempertanggungjawabkan setiap sen dana pembangunan untuk kehidupan rakyat yang paling miskin.

 
Kelalaian negara mengurus persoalan asasi ini akan menyebabkan pembangunan nasional kehilangan pesona bagi warga bangsa ini. Kita menyaksikan proses degenerasi pembangunan dalam bentuk-bentuk yang semakin parah seperti yang dikisahkan UNDP kepada kita.

Refrence

Show More

Andi Agus

I am Blogger Nusantara

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker